Gue pertama kali pindah ke Jakarta tahun 2019. Sebagai pendatang dari Surabaya, hanya satu pikiran gue soal Jakarta waktu itu. Macet dan semrawut. I’m not saying Surabaya is a better city. Surabaya juga jadi kota metropolitan dengan persoalan-persoalannya sendiri. Tapi beban Jakarta bisa dibilang lebih besar ketimbang Surabaya. At least, dari sisi beban jumlah penduduknya dan mereka yang tinggal di sekitarnya. I mean, total populasi Gerbangkertasusila paling cuman 10 juta orang. Sementara, Jabodetabek bisa sampai tiga kali lipatnya, yakni sekitar 30 juta orang. Bayangin tiap hari orang-orang ini berlalu-lalang di jalan buat pergi bekerja dan sekolah.

Muncul satu diskusi menarik tentang apakah posisi Presiden Republik Indonesia yang dinilai lebih tepat diisi oleh sosok dengan latar belakang atau silsilah bangsawan, ningrat, atau "darah biru" dibandingkan "rakyat biasa". Diskursus ini praktis menantang narasi egaliter bahwa siapa pun, terlepas dari latar belakang mereka, berhak menjadi pemimpin.

Nah, hal ini membawa kita pada penelusuran mengenai latar belakang para presiden Indonesia, terutama terkait dengan klaim bahwa hanya Soeharto dan Jokowi yang tidak memiliki "darah biru," sementara yang lain, seperti Soekarno, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memiliki jejak aristokratis, baik trah bangsawan atau keturunan kerajaan, agama, serta ksatria atau militer.

Penasaran seperti apa interpretasi mengenai pembahasan tersebut?

Pemilu Legislatif 2024 mungkin kalah seru dibandingkan dengan Pilpres-nya. I mean, we talk about Gemoy, debat yang saling serang, desak Anies, riuh ramai kampanye Ganjar-Mahfud, dan lain sebagainya. Kalau kata kami orang Timur: Seng ada lawan! Tapi nih kalau kita perhatikan hasil Pileg untuk tingkat nasional, ada satu pemandangan yang sangat menarik di pucuk teratas, di mana Partai Golkar berhasil menggerek posisi suaranya dan hanya berselisih 1,4 persen dibandingkan PDIP yang keluar sebagai pemenang. Dengan pencapaian ini serta peningkatan suara yang signifikan dibandingkan Pemilu 2019, Golkar memang mendapatkan momentum politik yang menjanjikan. Jika menerapkan strategi yang tepat, bukan tidak mungkin Golkar bahkan bisa mengalahkan PDIP dan merebut posisi sebagai partai pemenang di Pemilu 2029. Penasaran seperti apa strategi atau kita bisa bilang resep rahasia Golkar yang melibatkan satu sosok menarik ini? Get your coffee and let’s get it started!

Kegagalan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI untuk lolos ke parlemen pusat mungkin jadi salah satu topik yang menarik dalam beberapa waktu terakhir. Gimana enggak, sekalipun dipimpin oleh putra Presiden Jokowi lewat Mas Kaesang, nyatanya tak banyak membantu parpol yang kerap disebut netizen sebagai PDIP U-21 ini untuk lolos ke parlemen pusat. Berbagai analisis bertebaran di sana-sini. Ada yang bilang partai ini telat “pakai” Jokowi sebagai jargon kampanye. Ada yang bilang ini gara-gara caleg PSI kurang kompeten dan pengalaman. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan menariknya, dalam beberapa hari ini, saya coba mendalami AD/ART PSI serta coba mengamati struktur partai dan kepengurusannya. Dan memang ada beberapa hal menarik yang bisa kita temukan di sana. Penasaran seperti apa dan apakah ada korelasinya dengan kekalahan PSI yang sudah 3 kali berganti Ketua Umum? Yoi yoi yoi, mari kita bahas.

Tahun 1400-an menandai periode penting di wilayah Kekaisaran Ottoman.Ini adalah periode ketika imperium Islam besar ini makin meluaskan pengaruhnya, salah satunya dengan menundukkan Konstantinopel.Ottoman kemudian menguasai jalur sutera perdagangan dari Eropa ke Asia. Jalur perdagangan juga berarti jalur manusia, dan jalur asimilasi budaya.Kita tahu budaya minuman beralkohol, keberadaan bar-bar, dan lain sebagainya, akhirnya ikut merambah ke Ottoman seiring dengan jalur perdagangan ini. Bar jadi tempat persinggahan dan peristirahatan bagi pedagang. Bar dan tempat minum minum kerap menjadi tempat untuk bersosialisasi dan bahkan menjadi tempat paling cepat bagi tersebarnya informasi dan diskusi.Namun, seperti yang kita tahu, minuman beralkohol adalah hal yang dilarang dalam Islam. Inilah yang membuat lahir tempat sosialisasi tandingan yang kemudian dikenal sebagai coffee house alias kedai kopi.Kopi yang kerap disebut sebagai minuman para Sufi ini seolah jadi tandingan alkohol. Ini juga momentum menguatnya posisi kopi sebagai minuman yang punya relasi erat dengan politik.

Pada 15 Agustus 1945, setelah perang dan pendudukan kejam oleh Jepang, Korea Selatan meraih kemerdekaannya. Namun, tonggak monumental ini justru membuat kehidupan warga Korea Selatan semakin mencekam, utamanya akibat ancaman perang dengan Korea Utara. Bagi sebagian warga di sana, pasukan Amerika Serikat yang kemudian datang ke negara itu seakan hanya menggantikan posisi pasukan Jepang yang dipaksa hengkang dari daratan Korea Selatan karena kalah dalam Perang Dunia II. Namun, mungkin tidak ada yang menyangka, bahwa karena kesulitan-kesulitan yang terjadi di periode inilah, salah satu tonggak penting budaya orang Korea mulai berkembang. Budaya inilah yang di kemudian hari kita kenal sebagai Hallyu, alias Korean Wave.

Di tahun 1922, sebuah aksi mogok dilakukan oleh para pegawai pegadaian Ngupasan, Yogyakarta. Mereka memprotes karena gaji mereka diturunkan, sementara mereka juga harus mengerjakan “pekerjaan-pekerjaan kuli”. Pegawai yang tak terima dan memprotes, justru tak dihiraukan dan malah dipecat. Aksi mogok ini didukung oleh hampir semua organisasi dan partai politik, termasuk oleh Boedi Oetomo. Dukungan Boedi Oetomo ini menarik karena organisasi ini kerap dipandang cenderung moderat dan menggunakan taktik yang kooperatif. Tidak heran banyak penulis yang menyebut ini adalah tonggak menjadi radikalnya Boedi Oetomo, tentu saja dalam konteks sikap frontal mendukung perjuangan kemerdekaan. Sikap keras juga ditunjukkan oleh wakil-wakil Boedi Oetomo di Volksraad atau Dewan Rakyat. Mereka mencela tindakan keras pemerintah yang memecat ratusan pemogok. Tak perlu diragukan lagi bahwa Boedi Oetomo telah berbelok ke jalan revolusioner. Jalan revolusioner Boedi Oetomo ini tak lepas dari konflik antara kelompok tua dan kelompok muda di organisasi itu. Para pemuda mendesak organisasi itu menempuh politik kerakyatan. Meski mendapatkan tentangan dari kelompok tua, Boedi Oetomo yang didirikan salah satunya oleh dr. Soetomo ini akhirnya bergerak menjadi frontal secara politik. Setelah Soetomo kembali bergabung sepulang dari Belanda, gerakan inilah yang di kemudian hari melahirkan sebuah partai politik legendaris di Indonesia. Mari sambut: Partai Indonesia Raya!

Di era Orde Baru, ada nama Ali Moertopo, yang menjadi perwira Kostrad kepercayaan Soeharto untuk memimpin satgas Operasi Khusus atau Opsus di Konfrontasi Indonesia -Malaysia. Ini jadi simpul kiprah perwira Kostrad di level tertinggi negara. Terdapat beberapa prestasi berupa operasi militer kontra insurjensi yang melibatkan Kostrad di era Orde Baru dan melahirkan perwira-perwira terbaik ya, seperti Umar Wirahadikusumah, Kemal Idris, Poniman, Wiranto, hingga SBY. Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad merupakan salah satu komando tempur utama Tentara Nasional Indonesia yang melahirkan sederet elit politik, negarawan , hingga Presiden Republik Indonesia. Tercatat dua nama, yakni Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan perwira Kostrad yang sukses meraih karir pengabdian tertinggi bagi negara sebagai Presiden Republik Indonesia. Meski hakikatnya berasal dari Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, Prabowo Subianto yang pernah menjadi bagian dari Kostrad, kini tengah berupaya menjadi nama ketiga yang membawa latar belakang Kostrad untuk duduk di kursi Istana. Sejak digagas oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal AH Nasution pada awal 60an, Kostrad bertransformasi menjadi pasukan yang begitu diandalkan oleh pemerintah Indonesia.

Di masa Dwifungsi ABRI dan Orde Baru, cukup banyak perwira Kostrad yang aktif terlibat langsung dalam aspek sosial kehidupan berbangsa dan bernegara. Tak terkecuali dalam dinamika politik Indonesia. Lalu, seperti apa kisah perjalanan Kostrad sebagai satuan yang memberikan sumbangsih cukup besar bagi perjalanan sosial politik Indonesia?

Pembangunan ekonomi Jakarta di era Orde Baru memang melahirkan gairah baru. Berbagai pusat perbelanjaan, tempat hiburan, dan lain sebagainya pun bermunculan. Di tahun 70-an ekonomi memang membaik, sehingga orang kemudian jadi punya uang membeli mobil dan kendaraan. Namun, selain kemacetan, ada satu masalah baru yang kemudian juga ikutan muncul.

Ya, masalah itu adalah parkir.

Di episode kali ini, PinterPolitik mendapatkan kesempatan untuk sharing mendengar perspektif dari Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rizal Calvary. Rizal menyiratkan bahwa polemik pemberian konsesi tambang ke ormas keagamaan tidak perlu. Sebab, ormas keagamaan memiliki kontribusi besar dalam perjuangan Kemerdekaan hingga menjadi keutuhan dan stabilitas negara.

Soekarno membekukan Partai Murba pada September 1965 atas beberapa tuduhan, salah satunya menerima uang 100 juta dolar Amerika Serikat dari CIA untuk menggulingkan Sang Proklamator. Pertentangan antara Murba dan PKI sangat tajam jelang dan selama awal 60-an. Ketika PKI semakin kuat, Murba menginisiasi kerja sama dengan militer dan pihak lainnya untuk menjegal PKI dengan membentuk Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS) yang ternyata kurang disukai Soekarno. 7 November 1948, Tan Malaka, Chaerul Saleh, Sukarni, dan Adam Malik menjadi pelopor pendirian Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau Murba. Partai Murba mengusung ideologi unik racikan Tan Malaka yang merupakan paham sosialisme yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia saat itu.

Sempat dibekukan pada September 1965, setahun kemudian Partai Murba direhabilitasi oleh pemerintah dalam masa peralihan dari Soekarno ke Soeharto. Hasil Pemilu 1955 yang tak memuaskan, diikuti oleh capaian yang tak berbeda di Pemilu 1971. Kegagalan Partai Murba jamak dinilai karena stigma rezim Orde Baru terhadap golongan kiri, sebelum akhirnya Murba dilebur ke dalam Partai Demokrasi Indonesia atau PDIP pada tahun 1973.