Mass layoff sedang terjadi di Indonesia, khususnya pada startup. Tapi uniknya, gelombang PHK ini justru dijadikan konten dan dihadapi secara santai oleh Millennials dan Gen Z. Lalu, mengapa startup tidak bisa bertahan terhadap gejolak ekonomi sehingga terjadi mass layoff? Bagaimana juga generasi muda menghadapi fenomena mass layoff ini?

Simak obrolan seru Randy bersama Head of tSurvey.id Marvin Mahadharma dalam Asumsi Bersuara!

Pandemi Covid-19 selain merupakan krisis kesehatan, tapi juga menyebabkan krisis secara keuangan. Pilar-pilar keuangan yang sudah tertata rapi dipastikan goyah selama pandemi covid-19. Namun ketika pandemi telah menuju usai, pilar-pilar keangan perlu untuk diatur kembali. Berbagai teknologi baru yang muncul dan berkembang di saat pandemi dapat menjadi senjata alternatif dalam menyusun strategi keuangan. Konten ini berkolaborasi dengan AdaKami.

6 Desember 2022, DPR mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi undang-undang. Undang-Undang KUHP yang terdiri dari 624 pasal ini akan berlaku tiga tahun sejak disahkan. Pengesahan RKUHP diwarnai dengan pro-kontra, pemerintah menganggap perlu KUHP baru karena KUHP yang ada saat ini dianggap sudah usang dan tidak relevan lagi. Sementara di sisi  lain, pasal-pasal dalam RKUHP dikritik bahkan sejak masih dalam pembahasan. Kebebasan berekspresi, pengaturan ranah privat, hingga kemunduran HAM, merupakan sederet kritik yang muncul terhadap UU ini. Bersama Taufik Basari, kita akan membahas ini semua

Setelah penantian panjangnya, Anwar Ibrahim berhasil sampai ke kursi Perdana Menteri Malaysia. Akan seperti apa Malaysia di bawah kepemimpinannya? Kita akan bahas selengkapnya bersama Podcast Bebas Aktif!

Lho baru 45 hari udah ganti aja nih Perdana Menteri Inggris. Sebenarnya apa yang terjadi? Bersama CEO Asumsi, Pangeran Siahaan kita akan membahasnya!

.

Transportasi umum di Jakarta dari masa ke masa selalu berkembang, tapi apakah sudah oke dan cukup memadai? Bersama pengamat transportasi Adriansyah Yasin kita akan membahasnya lebih dalam!

20 September lalu, Baleg DPR dan pemerintah menyetujui 38 RUU yang menjadi Prolegnas Prioritas, salah satunya adalah Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan. Namun, hingga saat ini, IDI dan organisasi profesi kesehatan lainnya tidak pernah dilibatkan dalam perancangan UU ini. Di sisi lain, IDI dan organisasi profesi lainnya merasa RUU ini belum urgen untuk disahkan karena UU yang ada saat ini sudah berjalan dengan baik. Justru yang paling penting saat ini adalah memperbaiki sistem kesehatan yang secara komprehensif berawal dari pendidikan hingga pelayanan. Bersama dr. Daeng M. Faqih, Ketum PB IDI 2018-2021 kita akan bahas lebih dalam

Tragedi Kanjuruhan menyita semua perhatian kita, tapi sebenarnya siapa yang salah atas tragedi ini?

Sejak pertengahan Juli lalu, rencana kunjungan Nancy Pelosi (Speaker of House Representatives atau Ketua Parlemen AS) ke Taiwan telah mengundang perdebatan. Baik pihak AS, China, maupun Taiwan. Hubungan AS-China pun semakin menegang. Selengkapnya kita akan mendalaminya bersama host Cha Guan, Fathan Sembiring

Pada 6 Juli lalu, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM resmi menyerahkan draf  Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP ke DPR. Penyusunan draf RKHUP yang sudah berlangsung sejak lama dan sempat batal disahkan pada 2019 lalu ini, menimbulkan kritik dari banyak pihak. Mulai dari prosesnya yang tidak transparan dan minim keterlibatan publik hingga poin-poin isi RKUHP yang kontroversial.

Bersama Vincent Ricardo, alumni Fakultas Hukum UI kita akan membahasnya